Surabaya, Liputansuararakyat.my.id – Cakra Muda Indonesia berencana menggelar aksi mimbar bebas di depan Gedung DPRD Kota Surabaya pada Selasa (10/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Aksi tersebut mengangkat tema evaluasi dua tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
Melalui kegiatan tersebut, Cakra Muda Indonesia berupaya menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, terutama menyangkut persoalan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi salah satu perhatian dalam seruan aksi.
Dalam poster ajakan aksi, Cakra Muda Indonesia mengusung slogan “Tertibkan Kotanya, Tapi Jangan Matikan Dapur.” Slogan tersebut menjadi pesan utama bahwa penataan dan ketertiban kota harus tetap memperhatikan nasib serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat kecil, Minggu (8/11/2026).
Persoalan PKL dinilai tidak bisa hanya dipandang dari sisi ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Di balik aktivitas perdagangan di pinggir jalan maupun kawasan tertentu, terdapat masyarakat yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil berjualan setiap hari.
Bagi para pedagang kecil, lapak atau tempat berjualan bukan sekadar lokasi usaha, melainkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan hidup lainnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan penertiban maupun relokasi diharapkan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Pemerintah Kota Surabaya tentu memiliki tanggung jawab untuk melakukan penataan wilayah demi menciptakan lingkungan yang tertib, aman, bersih, dan nyaman. Namun, kebijakan tersebut juga perlu diimbangi dengan solusi yang manusiawi agar masyarakat kecil tidak kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah.
Penertiban seharusnya tidak berhenti pada pemindahan atau pembongkaran tempat usaha. Pemerintah juga perlu memikirkan keberlanjutan ekonomi para pedagang melalui penyediaan lokasi berjualan yang layak, strategis, serta memiliki kepastian usaha.
Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperindah wajah kota justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang terdampak. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang bagaimana sebuah kota terlihat tertata, melainkan juga bagaimana masyarakatnya dapat hidup dengan layak dan sejahtera.
Selain slogan tersebut, poster aksi juga memuat kalimat kritik “PKL Menangis, Wali Kota Bengis.” Ungkapan itu merupakan bentuk ekspresi kritik dari pihak penyelenggara untuk menggambarkan keprihatinan terhadap nasib pedagang kecil di tengah persoalan penataan kawasan perkotaan.
Cakra Muda Indonesia juga menjadikan Gedung DPRD Kota Surabaya sebagai lokasi penyampaian aspirasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian para wakil rakyat agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi para pedagang kecil perlu didengar, dikaji, serta diperjuangkan agar setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Evaluasi terhadap kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji juga diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, maupun pencapaian program pemerintahan. Aspek kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, serta keberpihakan terhadap kelompok ekonomi lemah juga menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan.
Pasalnya, kemajuan sebuah kota tidak seharusnya hanya diukur dari megahnya bangunan, bagusnya jalan, maupun indahnya kawasan perkotaan. Lebih dari itu, kemajuan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah.
Melalui mimbar bebas tersebut, Cakra Muda Indonesia diharapkan dapat menyampaikan berbagai kritik, tuntutan, dan aspirasi secara terbuka serta bertanggung jawab. Aksi ini juga menjadi ruang demokrasi bagi masyarakat untuk mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan publik harus senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat.
Masyarakat tentu menginginkan Surabaya menjadi kota yang tertib, bersih, aman, dan semakin maju. Namun, harapan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat kecil untuk mempertahankan mata pencaharian.
Ketertiban kota dan kesejahteraan rakyat seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.
Kini, aspirasi yang akan disampaikan melalui mimbar bebas tersebut diharapkan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Publik juga menantikan adanya ruang dialog serta solusi konkret agar persoalan penataan PKL dapat diselesaikan secara adil dan tidak merugikan masyarakat kecil.
JADWAL AKSI MIMBAR BEBAS
- Organisasi: Cakra Muda Indonesia
- Agenda: Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji
- Hari: Selasa
- Tanggal: 10 November 2026
- Waktu: 09.00 WIB hingga selesai
- Lokasi: Gedung DPRD Kota Surabaya
SLOGAN AKSI:
“Tertibkan Kotanya, Tapi Jangan Matikan Dapur.”
PKL Menangis, Wali Kota Bengis.
Berita ini disusun berdasarkan informasi dan materi poster rencana kegiatan Cakra Muda Indonesia. Kritik yang disampaikan merupakan aspirasi pihak penyelenggara dan bukan kesimpulan redaksi. Redaksi LIPUTAN SUARA RAKYAT membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada Cakra Muda Indonesia, Wali Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, serta pihak DPRD Kota Surabaya guna menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.
(Red)
Tinggalkan Balasan